ARMA Update

Implication of Coronavirus (Covid-19) Pandemic Against Indonesia Business (Volume 4)

 

Corporate Activities Restrictions and Tax Reduction Measures

In Indonesia, a Declaration of Emergency was issued in accordance with President Decision No. 11 of 2020 regarding Determination of Public Health Emergency Situation on Corona Virus Disease 19 (Covid-19). In the capital city of DKI Jakarta, an emergency declaration extended until 4 June 2020 based on Governor of DKI Jakarta Decision No 489 of 2020.

Large-scale social restrictions (PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Besar) on social activities have also been implemented in various parts of Indonesia, which has caused restrictions on the business activities of the respective companies and has caused deterioration in business performance. In order to mitigate the impact of PSBB on enterprises, the Government of Indonesia has taken various measures to assist enterprises. One of these is tax reduction measures.

Therefore, this client update introduces PSBB implemented in DKI Jakarta that affect the business activities of enterprises and explains the tax reduction measures taken by the Indonesian Government.

ARMA Law provides a client update regarding this regulation in English [here], in Bahasa Indonesia [here] and in Japanese language [here].

 

Pembatasan Kegiatan Perusahaan dan Tindakan Keringanan Pajak

Penetapan Keadaan Darurat di Indonesia telah diterapkan melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di ibu kota DKI Jakarta, penetapan keadaan darurat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 489 tahun 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (atau disingkat PSBB) pada kegiatan sosial juga telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia yang mana telah menyebabkan pembatasan pada kegiatan bisnis masing-masing perusahaan dan telah menyebabkan penurunan kinerja bisnis. Untuk mengurangi dampak PSBB terhadap perusahaan, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk membantu perusahaan. Salah satunya adalah langkah-langkah keringanan pajak.

Oleh karena itu, client update kali ini membicarakan mengenai implementasi PSBB di DKI Jakarta yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan dan menjelaskan langkah-langkah keringanan pajak yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.

ARMA Law menyediakan client update terkait dengan peraturan tersebut dalam bahasa Inggris [di sini], bahasa Indonesia [di sini], dan Bahasa Jepang [di sini].

 


Disclaimer:
This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with regard to this client update.


©2022 | ARMA. All rights reserved.