Electronic Mediation in Court

According to Indonesian civil procedural law, prior to the process of examining the main case, the judges be in charge of the dispute is obliged to reconcile the parties through the mediation process as a manifestation of the implementation of a simple, fast, and low-cost judiciary proceedings. Currently, due to the development of technology, the Supreme Court has made improvements to Indonesian civil procedural law through Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Courts (“SC Reg 3/2022”) which essentially provides the basis for the mediation process to be carried out electronically by the courts as an alternative to conventional mediation procedures.

This ARMA Update will discuss the substance and procedure stipulated in SC Reg 3/2022. 

Please see our Update regarding this regulation (here).

Mediasi Elektronik di Peradilan

Berdasarkan hukum acara perdata Indonesia, sebelum proses pemeriksaan perkara pokok, hakim yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa berkewajiban untuk mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sebagai manifestasi dari pelaksanaan prinsip sidang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Saat ini, karena perkembangan teknologi, Mahkamah Agung telah melakukan penyempurnaan terhadap hukum acara perdata Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Peradilan (“Perma 3 Tahun 2022”) yang pada intinya memberikan dasar bagi proses mediasi yang akan dilakukan secara elektronik oleh pengadilan sebagai alternatif dari prosedur mediasi konvensional.

ARMA Update kali ini akan membahas substansi dan prosedur yang terkandung dalam Perma 3/2022. 

Mohon untuk melihat Update kami atas peraturan ini dalam Bahasa Inggris (di sini).