MoT Reg 28/2022: Obligations for Vessels in Indonesian Port

Every vessel sailing in Indonesian waters is obliged to obtain a Sailing Approval Letter which is issued by the harbourmaster as stipulated in Article 219 of Law No. 17 of 2008 on Shipping. This regulation delegates further provisions regarding the issuance procedure for the Sailing Approval Letter to the Ministry of Transportation (“MoT”). As a consequence, the MoT issued MoT Regulation No. PM 82 of 2014 concerning Procedure for Issuance of Sailing Approval Letter. In this regulation, the procedure to obtain Sailing Approval Letter may only be done by filing an application in writing to the Harbourmaster. However, this regulation has been revoked by the recently issued MoT Reg No. PM 28 of 2022 concerning Procedure for Issuance of Sailing Approval Letter and Approval Letter for Vessel Activities in the Port (“MoT Reg 28/2022”) which regulates the transition of application for Sailing Approval Letter from writing to electronic. Besides that, the recently issued regulation also regulates other provisions regarding Sailing Approval Letters and Approval Letters for Vessel Activities in the Port more comprehensively.

Please see our Update regarding this regulation in English (here).

Peraturan Menhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan ini mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kementerian Perhubungan (“Menhub“), sebagai konsekuensinya, Menhub menerbitkan Peraturan Menhub No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dalam peraturan ini, tata cara untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar, namun peraturan ini telah dicabut dengan Peraturan Menhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan (“Permenhub 28 Tahun 2022”) yang mengatur peralihan permohonan Surat Persetujuan Pelayaran dari tertulis menjadi elektronik. ketentuan mengenai Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan secara lebih lengkap.

Mohon untuk melihat Update kami atas peraturan ini dalam Bahasa Inggris (di sini)