ARMA Update

Consumer Protection in Financial Service Business: The Prohibition of Using Force in Debt Collecting

 

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has brought many impacts and changes to human life. One of the most significant impacts and changes is the delay in business activities which causes the termination of employment relationships of workers in almost all industries. The layoffs causes workers to lose their source of income. Even so, they still have bills and expenses that still need to be incurred. This condition makes workers rely on online loans (both legal and illegal) to pay those expenses. The problem that arises is that many illegal online loans collect debts in ways that are actually prohibited by law (such as by force, leaking personal data, and so on). Through the Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, illegal debt collection procedures as mentioned above are prohibited.

Please see our Update regarding this regulation in English (here).

 

Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan: Pelarangan Penggunaan Kekerasan Dalam Penagihan Hutang 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membawa banyak dampak dan perubahan terhadap hidup manusia. Salah satu dampak dan perubahan paling signifikan adalah terhambatnya kegiatan usaha yang berimplikasi pada Pemotongan Hubungan Kerja (PHK) para pekerja pada hampir seluruh industri. PHK tersebut membuat para pekerja kehilangan pendapatannya. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki tagihan dan pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan. Kondisi tersebut membuat para pekerja mengandalkan pinjaman online (baik yang sah dan tidak sah) untuk menyambung kehidupan mereka. Problema yang muncul adalah banyak pinjaman online yang tidak sah melakukan penagihan utang dengan cara-cara yang sejatinya dilarang oleh undang-undang (seperti dengan kekerasan, pembocoran data pribadi, dan lain sebagainya). Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, tata cara penagihan utang yang tidak sah sebagaimana disebutkan di atas dilarang. 

Mohon untuk melihat Update kami atas peraturan ini dalam Bahasa Inggris (di sini)

 


Disclaimer:
This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with regard to this client update.


©2023 | ARMA. All rights reserved.