[Permenkumham No 10 Tahun 2023] Immigration Procedure for Children with Dual Citizenship Status Now Online

In the matter of citizenship, Indonesia is one of among many countries which does not recognize multiple citizenship. However, Indonesia implements the principle of limited dual citizenship status. This is reflected on the Article 6 of Law Number 12 of 2006 regarding Citizenship of the Republic of Indonesia (“Citizenship Law”) which states that it is possible for a child to have a dual citizenship until the age of 18 years old or their marriage. 

On 28 February 2023, Ministry of Law and Human Rights (“MOLHR”) has issued MOLHR Regulation No. 10 of 2023 concerning Registration and Application for Immigration Facilities for Children with Dual Citizenship, Application for Immigration Status Certificate and Return of Immigration Documents due to Citizenship Status (“MOLHR Reg 10/2023”). The recently issued regulation covers a wide range of immigration procedures for children with dual citizenship status. Despite the similar substance with the previous regulations, the MOLHR Reg 10/2023 introduces new approach, which is, procedure through electronic system. 

To find out more regarding the recent immigration procedure, please find out ARMA Update which further discusses this matter (here).

Bahasa Indonesia

Dalam hal kewarganegaraan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Namun, Indonesia menerapkan prinsip status kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”) yang menyatakan bahwa seorang anak dapat berkewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun atau perkawinannya. .

Pada tanggal 28 Februari 2023, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Status Keimigrasian dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian karena Status Kewarganegaraan (“Permenkumham No 10 Tahun 2023”). Peraturan ini mencakup berbagai prosedur keimigrasian untuk anak-anak dengan status kewarganegaraan ganda. Meski substansinya mirip dengan aturan sebelumnya, Permenkumham No. 10/2023 memperkenalkan pendekatan baru, yaitu prosedur melalui sistem elektronik.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang prosedur imigrasi terkini, silakan lihat ARMA Update yang membahas lebih lanjut masalah ini tentang imigrasi (di sini).