ARMA Update
[Inpres 1 Tahun 2022] BPJS Healthcare as a Requirement to Access Public Services
The Government of Indonesia has established the Social Security Administration Board (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or “BPJS”) which consists of BPJS Healthcare and BPJS Employment, to form social protection to ensure that all people meet their basic necessities. This is mandated by Article 3 of Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Administration Board as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.
On 6 January 2022, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Instruction No. 11 of 2022 on the Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program, which instructed 30 (thirty) ministries and institutions to increase participation in BPJS Healthcare.
This ARMA Update will discuss the renewal of BPJS Health provisions and its legal implications. Please see our Update regarding this regulation in English (here) and Bahasa Indonesia (here).
BPJS sebagai Salah Satu Syarat dalam Mengakses Sejumlah Layanan Publik
Dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pada tanggal 6 Januari 2022, Presiden Negara Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 (Inpres 1 Tahun 2022) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang memerintahkan 30 (tiga puluh) kementerian dan lembaga untuk menegaskan ke pesertaan aktif BPJS Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
ARMA Update ini akan membahas seputar pembaharuan ketentuan BPJS Kesehatan dan implikasi hukumnya.
Mohon untuk melihat Update kami atas peraturan ini dalam Bahasa Inggris (di sini) dan dalam Bahasa Indonesia (di sini).
Jakarta, April 05, 2022ARMA
Disclaimer:
This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with regard to this client update.
- Date:
- April 5, 2022
- Category:
- ARMA Updates