Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2020 : Implication for Foreign Construction Service Actors
Authors
On April 23, 2020, the Government of Indonesia through the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (“Government“) issued Government Regulation Number 22 of 2020 concerning Regulations of the Implementation of Construction Services (“GR 22/2020“) which is the implementing regulation of the Law Number 2 of 2017 (“Construction Services Law“). Prior to the issuance of PP 22/2020, implementing regulations for the Construction Services Law were Government Regulation No. 29 of 2000 (“GR 29/2000“) which was no longer appropriate for the implementation of the Construction Services Law.
Before the issuance of GR 22/2020, construction service business operators were faced with uncertainty in the implementation of construction service businesses, one of which was the imposition of penalty on foreign construction service businesses. In addition, GR 22/2020 also regulates more comprehensive ways to resolve construction disputes.
ARMA Law provides a client update regarding this regulation in English [here] and Bahasa Indonesia [here], and Japanese Language [here].
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI: IMPLIKASI TERHADAP PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI ASING
Pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Jasa Konstruksi (“PP 22/2020”) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Jasa Konstruksi”). Sebelum diterbitkannya PP 22/2020, aturan pelaksana bagi UU Jasa Konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 (“PP 29/2000”) yang mana sudah tidak sesuai lagi bagi pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.
Sebelum diterbitkannya PP 22/2020 para pelaku usaha jasa konstruksi dihadapkan pada ketidakpastian dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi salah satunya mengenai pengenaan denda kepada usaha jasa konstruksi asing. Selain itu dalam PP 22/2020 ini juga diatur tata cara penyelesaian sengketa konstruksi yang lebih komprehesif.
ARMA Law menyediakan client update terkait dengan peraturan tersebut dalam bahasa Inggris [di sini], bahasa Indonesia [di sini] dan bahasa Jepang [di sini].
Disclaimer:
This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with regard to this client update.
Related Updates
Latest Updates
