ARMA Update

Implementation to the Regulation of Warehouse Receipt System – Resi Gudang

The trade finance system is indispensable for the business world to ensure the smooth running of its business, especially for small and medium enterprises. The Warehouse Receipt System is one of the most important and effective solutions and instruments in the trade finance system. The Warehouse Receipt System can facilitate the provision of credit for the business world with inventory as collateral or goods stored in the warehouse. The Warehouse Receipt System is also useful in stabilizing market prices by facilitating a way of selling that can be done throughout the year. In addition, the Warehouse Receipt System can be used by the Government to control prices and national inventories. 

This ARMA Update shall discuss regarding general description upon the Ministry of Trade Regulation Number 33 year 2020 (“MOT 33/2020”) as amended severally in the Ministry of Trade Regulation Number 14 year 2021 (“MOT 14/2021”) on Goods and Requirements of Goods that can be Stored in Warehouse Receipt System (“Warehouse Receipt Law”), which is expected to provide certainty regarding the financing system with the Warehouse Receipt System instrument.

ARMA Law provides ARMA Update regarding this topic in English (here) and Bahasa Indonesia (here).

 

Implementasi Peraturan Sistem Resi Gudang

Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu solusi serta instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi  dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional. 

ARMA Update ini akan membahas mengenai gambaran umum atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 tahun 2020 (“Permendag 33/2020”) sebagaimana telah diubah sebagian di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 tahun 2021 (“Permendag 14/2021”) tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang (“UU Resi Gudang”) sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai sistem pembiayaan dengan instrumen Sistem Resi Gudang.

ARMA Law menyediakan ARMA Update terkait dengan hal tersebut dalam Bahasa Inggris (di sini) dan Bahasa Indonesia (di sini).


Disclaimer:
This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with regard to this client update.


©2021 | ARMA. All rights reserved.